PERAN DINAS PERIKANAN DALAM PEMBERDAYAAN PETANI RUMPUT LAUT DI DESA MATAKUS KECAMATAN TANIMBAR SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
Keywords:
The Role of the Departement of Fisheries, Seaweed FarmersAbstract
This research is a qualitative descriptive study that aims to find out the role of the Fisheries Service in Empowering Seaweed Farmers in Matakus Village. This research was conducted in Matakus Village, South Tanimbar District, Tanimbar Islands Regency. Primary data collection was carried out through interviews with a number of informants who were considered to be directly involved in the Process of the Fisheries Service's Role in Empowering Seaweed Farmers in Matakus Village. The research results show (1). In providing training, the Fisheries Service focuses on determining the location, providing seeds and designing cultivation methods that really help seaweed farmers in dealing with existing problems. For example in dealing with pests. (2). Providing tools to seaweed farmers is very helpful because most of the seaweed farmers have old tools and are damaged.(3). Providing funds to seaweed farmers can assist farmers in completing cultivation infrastructure such as buying stakes, cork, main rope and also increasing the enthusiasm of seaweed farmers in cultivating existing seaweed. Based on the results of the research above, it is suggested to the Department of Fisheries to continue to conduct training for seaweed farmers to improve the ability of farmers in seaweed cultivation. It is hoped that the Fisheries Service will continue to provide tool assistance to farmers so that during the cultivation process the farmers do not lack the tools needed. It is hoped that the Fisheries Service will continue to provide funds to seaweed farmers in meeting all the needs of farmers and can increase seaweed production in Matakus Village
Downloads
References
Adisasmita, R. 2011. Manajemen Pemerintah Daerah. Graha Ilmu: Yogyakarta. Bebbington, Anthony. 2000. Pemberdayaan Masyarakat: Dalam Perspektif
Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung.
Darmawan, 2000. Pemberdayaan Masyarakat: Dalam Perspektif Kebijakan Publik.
Alfabeta: Bandung.
Christine dan Kansil, 2008. Sistem pemerintahan Indonesia. Bumi aksara: Jakarta.
Mardikanto, T. dan Soebiakto, P. 2012. Pemberdayaan Masyarakat: Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung.
Musgrave, R.A dan Musgrave, P. B. 1991. Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik. Penerbit Erlangga: Jakarta.
Noor,Isran. 2014. Rekonstruksi Indonesia: Konsep Pemikiran Isran Noor Tentang Pembangunan Berbasis Kewilayahan. Bangun Indonesia Press: Jakarta.
Parsons, et al. 1994. Pemberdayaan Masyarakat: Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung.
Ongkomulyo, T. dkk, 2008. Budi daya dan pengolahan rumput laut. Agro Media Pustaka: Jakarta.
Sarundajang. 2005. Pemerintah Daerah di Berbagai Negara. Kata Hasta Pustaka Anggota Ikapi: Jakarta Selatan.
Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Administrasi. CV. Alfabeta: Bandung. Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Pendidikan. Alfabeta: Bandung.
Suhendra, K. 2006. Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat.
Alfabeta: Bandung.
Sumodiningrat. 1997. Pemberdayaan Masyarakat: Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung.
Swift dan Levin, 1987. Pemberdayaan Masyarakat: Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung.
Wrihatnolo, R dan Nugroho, R. 2007. Manajemen Pemberdayaan. Elex Media: Jakarta. Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Maluku Tenggara Barat, 2011 Inpex Masela, 2012
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :
Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Tentang perikanan.
Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Desa Matakus.
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Desa







